Kompleks Perumahan AD Gegerkalong Dipasangi Bambu Runcing dan Kawat, Ada Apa?

Beberapa minggu terakhir ini, situasi kawasan perumahan Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Gegerkalong (Gerlong), Kota Bandung, cukup menegangkan. Pintu masuk diportal dan banyak tumpukan ban-ban bekas. Spanduk-spanduk dengan tulisan menantang juga banyak terpasang. Ada apa?

Sumber: Detik.Com

Foto: Komplek KPAD Gegerkalong (Masnurdiansyah/detikcom)

Dari informasi yang dihimpun detikcom, Ketegangan di kawasan KPAD tersebut bermula dari rencana Kodam III/Siliwangi yang akan menertibkan rumah dinas di kawasan tersebut.

Sementara itu, warga KPAD bersikukuh bahwa rumah-rumah yang akan ditertibkan itu adalah milik pribadi, bukan rumah dinas.

"Kita bayar PBB setiap tahun, biaya lain-lainnya kita bayar sendiri. Ini bukan secara utuh rumah dinas, ini rumah pribadi kami," ujar Unai (40) ditemui di lokasi, Senin (18/7/2016).

Menurut Unai, rumah-rumah di KPAD merupakan hasil jerih payah pemotongan uang rapel para sesepuh yang lama telah tinggal di KPAD. "Ayah saya saksinya. Ini hasil dari potongan uang gaji, tahun 70an ayah saya dengan saya sudah tinggal disini. Ini pemberian dari tuan tanah bagi perwira-perwira TNI," ucapnya.

Unai menyangkan tidak ada dialog sebelumnya dari pihak eksekutor. Warga mengaku hanya diberi surat pemberitahuan bahwa sebanyak 41 rumah akan di eksekusi. "Saya cuma dapat surat, isinya sebanyak 41 rumah yang berada di KPAD, Jalan Gerlong Hilir bakal dieksekusi oleh Kodam III/Siliwangi tanggal 19 hingga 21 Juli besok. Warga tetap tidak terima," jelasnya.

Warga lainnya, Fajar juga tetap menolak keputusan eksekusi. Saat ini Ia dan keluarganya tetap bertahan di rumahnya. "Tapi kalau misalnya jadi kita tidak mau ada konflik atau adu fisik. Mreka adalah keluarga besar kita," ucapnya.

Warga pasang spanduk penolakan eksekusi (Masnurdiansyah/detikcom)

Sementara itu, menurut Kapendam III/Siliwangi M. D. Ariyanto, menyatakan, kegiatan penertiban Rumah Dinas yang dilakukan Kodam III Siliwangi pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu.

"Tanah, bangunan dan seluruh fasilitas yang ada di KPAD (Komplek Perumahan Angkatan Darat) Geger Kalong adalah benar benar milik Negara dalam hal ini TNI AD cq Kodam III Siliwangi dan berkekuatan hukum karena terdaftar pada IKN noreg 30618084 dan sertifikat HP no 15 tahun 1998. Sungguh aneh bila penghuni mengklaim bahwa rumah tersebut adalah milik mereka dengan hanya berdasarkan pernyataan belaka," ujarnya dalam pernyataan yang diterima detikcom.

Menurut Ariyanto, pernyataan dari penghuni bahwa pembangunan rumah dinas pertama menggunakan uang rapel gaji prajurit itu dinilai tidak benar. Begini versi Kodam III Siliwangi.

"Kronologis tanah dan pembangunan rumah dinas di KPD Gerlong adalah sebagai berikut : Pada tahun 1960 KASAD menerbitkan SURAT PERINTAH no SP 49/I/1960 tanggal 13 Januari 1960 (sprin ditandatangani oleh Wakasad DJENDERAL MAJOOR GATOT SOEBROTO) kepada DIRZI & KEPALA PEMBENDAHARAAN NEGARA AD untuk melaksanakan pembelian tanah di Desa Sukarasa kewedanan Bojonegara Bandung untuk keperluan Komando Pelatihan (KOPLAT) dan pelaksanaan pembelian dilaksanakan oleh panitia negara (Tim 9), dikarenakan pada saat itu banyak perwira yang ditempatkan di hotel2 dan dibayar oleh negara maka tanah yg semula seluruhnya KOPLAT dirubah peruntukkannya agar sebagian dibangun Rumdis type G dan H sebanyak 100 bagi perwira (dasar Sprin Kasad nomor SP/1392/XI/1960 tanggal 26 September 1960)," sebutnya.

Rencananya, malam nanti Kodam III Siliwangi akan menggelar jumpa pers terkait penertiban KPAD Gegerkalong tersebut.

Warga menaruh ban untuk menutup akses jalan (Masnurdiansyah/detikcom)

Komplek Perumahan AD Gegerkalong Gerlong Bandung